Dialog Sebagai Suatu Cara Awal Penggunaan Teory Complexity Dalam Reformasi Pemerintah Kota/KAbbupaten
Endang Wirjatmi Tri Lestari
Abstract
Dua Undang-Undang (UU) baru tentang otonomi daerah yaitu UU No.22 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 25 1999 tentang pengembangan keuangan pusat dan daerah dipastikan akan melahirkan perubahan yang cukup drastis pada organisasi-organisasi di daerah baik organisasi pemerintah maupun swasta mengalami suatu suasana chaos yang membutuhkan pemikiran secara sistem.
DOI:
http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v4i4.571
Refbacks
There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Endang Wirjatmi Tri Lestari
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
<div class="statcounter"><a title="Web Analytics" href="http://statcounter.com/" target="_blank"><img class="statcounter" src="//c.statcounter.com/11873986/0/61745015/0/" alt="Web Analytics"></a></div> View My Stats
JURNAL WACANA KINERJA INDEXED BY:
__________________________________________________________________________________________________________
@2023 Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping (Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara - Puslatbang PKASN LAN) Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178; Email: wacanakinerja@yahoo.com; wacanakinerja@gmail.com
Powered by OJS