Fenomena dan Dinamika Otonomi Daerah Pasca Restrukturasi Kelembagaan (Kasus Dinas Pasar-BP Parkir Kota Bandung, dan Dinas Olahraga Propinsi Jawa Barat)

Abstract

Hanya dalam satu tahun semenjak berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 secara efektif dan sejak ditetapkannya Perda SOTK di berbagai daerah, telah muncul ide yang bermuara pada peninjauan ulang program restrukturisasi kelembagaan. Disatu sisi, upaya ini positif sebagai satu bentuk treatment dan penyerangan organisasi. Namun disisi lain, frekuensi yang terlalu sering dalam penataan organisasi juga mengindikasikan adanya ketidakmatangan dalam formulasi kebijakan publik. Untuk itu, terhadap kasus Dinas Pasar-BP Kota Bandung dan Dinas Olahraga Jawa Barat, lebih baik dipikirkan alternatif kebijaka yang lebih moderat, dalam arti tidak perlu merubah format kelembagaan yang sudah eksis namun dapat mendorong kinerja yang lebih tinggi.