Menegakan Hukum dan Hak Warga Negara : Pers Buku dan Film

Abstract

Pascareformasi kran kebebasan pers terbuka lebar dengan disahkannya Undang- Undang (UU) No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meski demikian, dengan disahkannya UU tersebut kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap media berekspresi tidak musnah sama sekali, melainkan semakin banyak muncul dengan dalih pencemaran nama baik. Di sisi lain, hadirnya UU tersebut membuat penafsirannya menjadi liar. Beberapa media elektronik maupun cetak banyak yang terkooptasi dengan kepentingan pengusaha dan politikus yang berkuasa di ruang publik. Media terkooptasi tersebut akhirnya terjebak pada pemberitaan yang tidak berimbang dan minim fakta yang terverifikasi untuk membangun opini publik dalam dukungan pada pihak tertentu. Maka itu, policy paper yang disusun dalam bentuk buku berjudul Menegakan Hukum dan Hak Warga Negara : Pers Buku dan Film ini hadir untuk menegaskan kembali garis kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia.