Analisis Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Visi DIY "Menyongsong Abad Samudera Hindia" dalam Perancangan RPJMD DIY 2017-2022
Abstract
Penelitian ini mencoba menggali secara kritis dan mengevaluasi proses perumusan kebijakan dengan empat pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yakni pendekatan politis, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif dan pendekatan top down serta botttom-up yang akan digunakan untuk memahami proses perumusan kebijakan RPJMD DIY 2017-2022 dan sinkronisasinya dengan RPJMN 2014-2019. Penggambaran teoritis dengan rational-comprehensive menitikberatkan pengedepanan perumusan kebijakan secara rasional dengan menggunakan data secara komprehensif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan purposive sampling, serta teknik dokumentasi dengan melacak laporan riset, hasil kajian pemerintah dan hasil kajian LSM. Penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan teknokratis masih dominan dalam proses perumusan kebijakan RPJMD DIY 2017-2022. Mekanisme birokratis masih menjadi primadona dalam upaya penyelesaian perencanaan pembangunan di DIY.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abady, Aryati Puspasari. (2013).” Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah,” Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. III, No.1 (April 2013): 25-34.
Anonim. (2018).” DPR Aceh Belajar Tata Pemerintahan ke Jogja,” diakses dari http://jogjaharini.com/2018/08/09/dpr-aceh-belajar-tata-pemerintahan-ke-jogja/
Arifin, M. (2007). Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Deni. (2017).” Visi Misi Gubernur DIY Harus Bisa Lebih Operasional,” diakses dari http://www.starjogja.com/2017/11/22/visi-misi-gubernur-diy-harus-bisa-lebih-operasional/
Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
Edi, Purnomo. (2017).” Sri Sultan HB X sampaikan Pancamulia untuk pembangunan DIY,” diakses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/sri-sultan-hb-x-sampaikan-pancamulia-untuk-pembangunan-diy.html
Firdaus, Haris. (2017).” PEMERINTAH DAERAH: Sultan HB X Kembali Ditetapkan sebagai Gubernur DI Yogyakarta,” diakses dari http://baranews.co/2017/08/02/pemerintah-daerah-sultan-hb-x-kembali-ditetapkan-sebagai-gubernur-di-yogyakarta/
Fuady, Ahmad Helmy. (2012).” Perencanaan Pembangunan Di Indonesia Pascaorde Baru: Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat,” Masyarakat Indonesia, Vol. 38, No. 2 (Desember 2012): Hlm 375-397.
Hostovsky, Charles. (2006). “The Paradox of the Rational Comprehensive Model of Planning : Tales from Waste Management Planning in Ontario, Canada,” Journal of Planning Education and Research, No.25: 382-395
Iskandar, Agus. (2012).” Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Kebijaksanaan Dibidang Pembangunan Di Kabupaten Tanggamus,” Keadilan Progresif, Volume 3, Nomor 1 (Maret 2012): Hlm 21-36.
Laily, Elida Imro’atin Nur.” Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif,” Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 3, Nomor 2 (Mei-Agustus 2015): Hlm 186-190.
Leoveanu, Andy Constantin. (2013). “Rationalist Model In Public Decision Making,” Journal of Public Administration, Finance and Law, No.4:: 43-54
Lufityanti, Gaya. (2017).” Gubernur DIY Diharapkan Dapat Wujudkan Visi 'Abad Samudera Hindia',” diakses dari http://jogja.tribunnews.com/2017/10/11/gubernur-diy-terpilih-diharapkan-dapat-wujudkan-visi-abad-samudera-hindia.
Lukiswara, Harendhika. (2016).” Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Sistem Lunak di Kabupaten Trenggalek,” JIAP, Vol. 2, No. 4: Hlm 216-226.
Maulana, Indra. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Realisasi Usulannya di Kota Surakarta. Skripsi. Surakarta: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.
Musiyam, Muhammad. (1996). “Mengkaji Rational Comprehensive Planning Theory Dalam Konteks Indonesia,” Forum Geografi, Vol. 18, No.X (Juli 1996): 45-56
Mustika, I Ketut Sawitra. (2017).” Begini Strategi Jogja Menyongsong Abad Samudra Hindia,” diakses dari http://www.jatengpos.com/2017/11/begini-strategi-jogja-menyongsong-abad-samudra-hindia-868976
Paselle, Enos. (2013).”Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara,” Jurnal Paradigma, Vol. 2 No.1 (April 2013): Hlm 10-25.
Piris, Hendry John.”Peran Politik Hukum dalam Perencanaan Pembangunan Daerah,” Jurnal Sasi, Vol.20, No.2 (Bulan Juli - Desember 2014): Hlm 14-21.
Purwadi, Ari. (2013).” Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah,” Perspektif, Volume XVIII, No. 2 (Tahun 2013 Edisi Mei): Hlm 86-96.
Raharjo, Edzan. (2017).” Sultan HB X di Penetapan Gubernur: Songsong 'Abad Samudra Hindia',” diakses dari https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3583248/sultan-hb-x-di-penetapan-gubernur-songsong-abad-samudra-hindia
Rothblatt, Donald N. (1971). “Rational Planning Reexamined,” Journal of the American Instute of Planners, Vol. 37, No.1: 26-37
Rusmadi, dkk. (2006-a). Membangun Perencanaan Partisipatif di Desa. Samarinda: C-Force
Setianingsih, Budhi, Endah Setyowati, Siswidiyanto. (2015).” Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang),” Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 11: Hal. 1930-1936.
Sugiarto, Agus dan Dyah Mutiarin. (2015).” Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah,” Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 3rd Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY): Hlm 168-177.
Suwanto, Eko. (2017).” Pemda DIY diminta terjemahkan visi-misi Sultan,” diakses dari http://ekosuwanto.com/v1/?p=372
Tahir, Arifin. (2011). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT Pustaka Indonesia Press
Thoha, Miftah. (2010). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Permada Media Group
Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda. (2009).” Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan,” (diunduh pada 2 Februari 2018, https://media.neliti.com/media/publications/52375-ID-efektifitas-perencanaanpembangunan-daer.pdf).
Tirtana, Guntur Aga. (2017).” Dewan Soroti Visi Gubernur, Dinilai Tak Sinkron dengan Visi DIJ,” diakses dari https://www.radarjogja.co.id/2017/08/03/dewan-soroti-visi-gubernur-dinilai-tak-sinkron-dengan-visi-dij/
Vicka, Patricia. (2017).” Songsong Abad Samudera Hindia jadi Visi Gubernur Yogya,” diakses dari http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/1bV6mqXb-songsong-abad-samudera-hindia-jadi-visi-gubernur-yogya
DOI: http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v21i2.107
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Anggalih Bayu Muh Kamim, Ichlasul Amal, M. Rusmul Khandiq
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
JURNAL WACANA KINERJA INDEXED BY:
__________________________________________________________________________________________________________
@2023 Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping (Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara - Puslatbang PKASN LAN) Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178; Email: wacanakinerja@yahoo.com; wacanakinerja@gmail.com
Powered by OJS