ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Abstract

Otonomi memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam
mengatur daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mengurangi
kesenjangan pembangunan antar daerah, dimana sebelumnya pembangunan yang
dirasakan masyarakat masih bersifat sentralistik. Karenanya, keberhasilan pelaksanaan
otonomi tidak terlepas dari kemampuan keuangan yang dimiliki suatu pemerintah
daerah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam 

menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mengetahui
kendalayang dihadapi dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah, dan
mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam
meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan rasio keuangan yaitu untuk memberikan
gambaran tentang kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam
menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa: hasil
perhitungan terhadap lima rasio keuangan, derajat desentralisasi berada pada kriteria
sangat kurang yaitu rata-rata 3,08%, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi
yaitu rata-rata 93,97%, rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali yaitu rata-rata
3,33%, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup efektif dengan rata-rata
93,39% dan rasio efisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat efisien yaitu rata-rata
4,55%. Dari rasio keuangan tersebut menunjukkan kemampuan keuangan daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih sangat rendah dan belum mampu menunjang
pelaksanaan otonomi daerah, tetapi pemerintah Kabupaten Labuhan batu Selatan bias
melaksanakan tugas pemerintahan, yaitu penyediaan pelayanan public dan pembangunan
dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan dana transfer dari pemerintah pusat maupun
propinsi dapat dikelola dengan optimal dimana anggaran pendapatan daerah
dialokasikan lebih besar pada belanja pembangunan dari pada belanja pegawai.